PENGABDIAN dan "PENGABADIAN"
Unknown
Politik dan kekuasaan adalah dua wilayah yang senantiasa memiliki suhu seiring, walaupun masih ada orang yang penasaran dari wilayah mana semua bias dimulai saat kita ingin menunjukan rasa tanggungjawab terhadap negeri ini yang selalu saja mendapat hantaman permasalahan multidimensional. Faktor kepemimpinan dalam sebuah masyarakat demokratis seharusnya mampu menjadi inspirasi dan motivator bagi rakyatnya dalam membangun sebuah kemajuan bersama, terbebas dari kepentingan sesaat yang biasanya muncul disaat pergantian kepemimpinan.
Politik dan kekuasaan adalah dua wilayah yang senantiasa memiliki suhu seiring, walaupun masih ada orang yang penasaran dari wilayah mana semua bias dimulai saat kita ingin menunjukan rasa tanggungjawab terhadap negeri ini yang selalu saja mendapat hantaman permasalahan multidimensional. Faktor kepemimpinan dalam sebuah masyarakat demokratis seharusnya mampu menjadi inspirasi dan motivator bagi rakyatnya dalam membangun sebuah kemajuan bersama, terbebas dari kepentingan sesaat yang biasanya muncul disaat pergantian kepemimpinan.
Lima tahun masa kerja presiden, gubernur dan bupati yang notabene mereka dipilih langsung oleh rakyatnya, waktu yang cukup untuk membuktikan keberpihakan pimpinan terhadap nasib masyarakatnya dengan mengkonsentrasikan seluruh perangkat pemerintahan guna membangun perekonomian, pendidikan politik, dan permasalahan social, mereka tidak harus lagi disibukan oleh kepentingan partai pengusung, jabatan partai dan sebangsanya, apalagi harus mengurusi posisinya sebagai ketua salah satu partai.
Fenomena kepala daerah yang menjadi pengurus partai telah mencedrai kepercayaan demokrasi dan mendidik masyarakat kepada fragmatisme politik, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal hura-huranya sebuah perhelatan pemilihan umum, hasilnya adalah eporia kemenangan yang diwarnai dengan politik balas dendam dan politik balas jasa, substansi kepemimpinan menjauh yang ada tinggal "siapa dan dapat apa" akhirnya Negara harus selalu berulang mengeluarkan dana ratusan trilyun dengan mengatasnamakan "proses demokrasi" yang hanya dijadikan kepentingan untuk PENGABADIAN kekuasaan, bukan PENGABDIAN kekuasaan…
Bersambung…
pemimpin korup tunggu kehancuran...
bageurna ngan waktu pamelu wungkul
hukum bisa dibeli, bupati korupsi tetep saja bisa tumpang kaki bari nyanyi,..ha ha ha
judul nyanyianana naon, tah?